Pendidikan

1 hari bersama Dirjen Vokasi Wikan Sakarinto

1 HARI BERSAMA DIRJEN VOKASI WIKAN SAKARINTO,S.T,.M.Sc,.Ph.D DIBUMI LAMBUNG MANGKURAT KALIMANTAN SELATAN

Bersama Pak Wikan Sakarinto
Kadis Disdikbud Prov.Kalsel Memberikan sambutan

Menggali Pemikiran dan Arah Kebijakan Dirjen Vokasi dalam Pengembangan pendidikan Vokasi Indonesia

 Oleh:

Dr. Drs. H. Syahrir, M  (Kepala SMKN 5 Banjarmasin)

Hari rabu, 26 Januari,2021 merupakan hari bersejarah bagi dunia Pendidikan Vokasi di Kalaimantan Selatan, karena pada hari itu Wikan Sakarinto Dirjen Vokasi Kemendikbudristek RI berkesempatan berkunjung ke Kalimantan Selatan dengan beberapa agenda yaitu Meresmikan Gedung Perkuliahan Terpadu di Politeknik Tanah Laut (Politala) dan selanjutnya berkunjung ke Poliban (Politeknik Banjarmasin) dan pada malam harinya beramah tamah dengan Kepala SMK se Kalimantan Selatan yang dipusatkan di SMKN 4 Banjarmasin yang pada saat itu juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.Kalimantan Selatan Drs.H.M. Yusuf Effendi,M.AP dan Kabid Pembinaan SMK H.Syamsuri,MA.

Bersama Dirjen Vokasi dalam kegiatan tersebut,saya mencoba  menggali pemikiran dan arah kebijakan beliau dan dalam sambutan maupun kuliah umum yang disampaikan oleh Dirjen vokasi, ada beberapa poin penting yang menjadi catatan terkait dengan peningkatan SDM yang unggul yang berkualitas.

Dalam kuliah umun yang disampaikan Dirjen Vokasi, beliau menyampaikan Visi Indonesia 2045 dan RPJMN 2020-2024,Dimana Pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras untuk mewujudkan Indonesia yang unggul, berbudaya, dan menguasai IPTEK, sehingga dengan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas,maka ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh maju dan berkelanjutan, pembangunan semakin merata dan inklusif, serta Indonesia dapat menjadi negara yang semakin demokratis, kuat, dan bersih. Visi Indonesia 2045 menjadi pedoman penting mengenai arah pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas, yaitu 100 tahun Indonesia Merdeka, dilakukan dengan empat pilar utama yang salah satunya adalah pembangunan sumber daya manusia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu Kementerian yang mengemban amanah tersebut.

Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

Lebih lanjut Wikan sakarinto mengatakan bahwa Berdasarkan Global Human Capital Index oleh World Economic Forum (WEF) 2017, peringkat SDM Indonesia berada pada posisi 65 dari 130 negara, tertinggal dibandingkan Malaysia (peringkat 33), Thailand (peringkat 40), dan Vietnam (peringkat 64). Meskipun produktivitas tenaga kerja Indonesia mengalami peningkatan, yaitu dari 81,9 juta rupiah/orang pada tahun 2017 menjadi 84,07 juta rupiah/orang pada tahun 2018, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Selain itu, pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 4,9 persen di tahun 2017, hanya 0,6 persen yang bersumber dari Total Factor Productivity (TFP). Sisanya 2,8 persen pertumbuhan ekonomi bersumber dari modal kapital dan 1,5 persen dari modal manusia.

Terkait dengan data di atas, ini berarti kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif dan adaptif belum dapat dipenuhi secara optimal. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum merespon perkembangan kebutuhan pasar kerja merupakan salah satu penyebab mengapa produktivitas dan daya saing Indonesia masih tertinggal. Saat ini proporsi pekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi di Indonesia hanya sekitar 40,60 persen (Sakernas Agustus, 2019), lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Sementara itu, pekerja masih didominasi lulusan SMP ke bawah (57,54 persen atau 72,79 juta orang), sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan sekolah menengah dan tinggi mencapai 8,01 persen. Tenaga kerja handal yang belum tersedia dan keterlibatan industri yang rendah, menyebabkan masih terjadinya mismatch antara penyediaan layanan pendidikan, termasuk pendidikan dan pelatihan vokasi, dengan kebutuhan pasar kerja.

Dirjen Vokasi berharap bahwa Rumus 8+i harusnya menjadi rujukan agar Pendidikan Vokasi bisa menjadi unggul. Adapun 8+i tersebut, Pertama; Kurikulum disusun secara bersama sejalan dengan aspel softskills dan hardskills dan karakter kebekerjaan sesuai kebutuhan dunia kerja.Kedua; Pembelajaran diupayalan berbasis Proyek Riil dari dunia kerja (PBL), Ketiga; Peningkatan jumlah dan peran guru/instruktur dari industri maupun pakar dari dunia kerja, Keempat; Praktek Kerja lapangan (PKL) minimal 1 semester. Kelima, bagi lulusan dan bagi guru/instruktur sertifikasi kompetensi harus sesuai dengan standar dan kebutuhan dunia kerja. Keenam, Bagi guru/instruktur perlu ditekankan untuk memperbaharui teknologi melalui pelatihan secara rutin. Ketujuh, diadakan riset terapan yang mendukung teaching factory. Kedelapan, komitmen serapan lulusan oleh dunia kerja. Sedangkan huruh “i” adalah berbagai kemungkinankerjasama yang dapat dilakukan dengan dunia kerja.

Pada bagian lain, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi) menggaris bawahi bahwa program SMK Pusat Keunggulan yang telah dirintis sejak tahun 2019, adalah strategi yang dilakukan kemendikbudristek RI untuk melakuka revitalisasi SMK.

Terima kasih pa Dirjen, yang sudah menyempatkan untuk berdialog dalam kesempatannya mengunjungi Bumi Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan. (suluhpendidikan.com, syh